Maksimal Naik 10%, Upah Minimum Tahun Depan Bakal Jadi Berapa?

Penyesuaian Nilai Upah Minimum

Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Permenaker ini ditandatangani Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah pada 16 November 2022. Dengan terbitnya Permenaker ini, kenaikan upah minimum tahun depan maksimal 10 persen.

Pasal 6 Permenaker 18 Tahun 2022 menjelaskan rumus perhitungan Upah Minimum sebagai berikut: UM(t+1) = UM(t) + (Penyesuaian UM x UM(t)). UM(t+1) adalah Upah Minimum yang akan ditetapkan, UM(t) adalah Upah Minimum Tahun Berjalan, dan Penyesuaian Nilai UM adalah Penyesuaian Upah Minimum yang merupakan penjumlahan dari inflasi dengan mengalikan pertumbuhan ekonomi dan α.

Perhitungan Upah Minimum Disesuaikan menjadi sangat penting untuk menghitung Upah Minimum yang akan ditetapkan. Bahkan pemerintah memberikan batasan jumlah. Dalam Pasal 7 Ayat 1 dijelaskan, penetapan Penyesuaian Nilai UM tidak boleh melebihi 10 persen.

Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 7 ayat 2. “Dalam hal hasil perhitungan penyesuaian nilai Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi 10 persen, gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi sebesar 10 persen,” bunyi Pasal 7 ayat 2. perhitungan Adjusted M Value dijelaskan dalam Pasal 6 Ayat 4 (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

Rumus Untuk Menghitung

Rumus untuk menghitung Adjusted M Value adalah sebagai berikut: Adjusted M Value = Inflasi + (PE x α) Inflasi yang dimaksud adalah inflasi provinsi yang dihitung dari periode September tahun sebelumnya sampai dengan periode September tahun berjalan (dalam persen).

Sedangkan PE adalah pertumbuhan ekonomi, sedangkan α adalah suatu bentuk indeks tertentu yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu, yaitu 0,10 hingga 0,30. Penentuan nilai α harus mempertimbangkan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja.

Sedangkan jika pertumbuhan ekonomi negatif, maka Penyesuaian Nilai UM hanya memperhitungkan variabel inflasi. Berdasarkan perhitungan tersebut, besaran perhitungan nilai UM akan sama dengan kenaikan Upah Minimum.

Sebelumnya, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI Jamsostek) Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri mengatakan, pemerintah mengubah formula penghitungan upah minimum yang selama ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. “Gunakan formula baru,” katanya kepada Kompas.com, Jakarta Jumat (18/11/2022).

Hal senada disampaikan Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) yang mengatakan upah minimum 2023 tidak akan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Sunardi, anggota Dewan Pengupahan Nasional (Depenas), dari Serikat Pekerja, mengatakan untuk sistem penetapan upah minimum tahun depan, Kementerian Ketenagakerjaan akan mengeluarkan aturan baru.

“Ya (PP 36/2021 tidak dijadikan sebagai penetapan upah minimum) berdasarkan hasil rapat kemarin, 16 November pukul 12 siang. Tapi hanya digunakan untuk tahun penetapan UMP 2023, dan SK Menteri (Keputusan Menteri) ) akan dibuat,” jelas Sunardi.

Referensi : https://money.kompas.com/read/2022/11/18/215156926/sah-upah-minimum-2023-naik-maksimal-10-persen?page=all