Bukan Langka, Ini yang Bikin Petani Nggak Dapat Pupuk Subsidi

Petani Sulit Mendapatkan Pupuk Bersubsidi

Isu kelangkaan pupuk bersubsidi muncul karena petani di sejumlah daerah tidak bisa mendapatkan pupuk bersubsidi. Namun, kendala sulitnya petani mendapatkan pupuk bersubsidi bukan karena stok Pupuk Indonesia tidak mencukupi.

Dari usulan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) elektronik tahun 2022 sebesar 24 juta ton, pemerintah mengalokasikan 8,04 juta ton pupuk bersubsidi. Dengan demikian, terdapat selisih yang cukup besar sehingga jumlah pupuk bersubsidi yang diterima petani tidak dapat sesuai dengan permintaan.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian Dedi Nursyamsi mengatakan, pembatasan subsidi dilakukan karena pemerintah harus melakukan efisiensi, sehingga tidak bisa memberikan pupuk bersubsidi sebanyak yang ditetapkan dalam Rencana Definitif Pembangunan Pertanian. Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK).

Karena itu, pemerintah memilih memberikan subsidi pupuk yang paling bisa mendongkrak produktivitas, yakni urea dan NPK. Sedangkan tiga jenis pupuk lainnya yakni SP36, ZA, dan pupuk organik tidak masuk dalam daftar pupuk bersubsidi.

“Sebenarnya kebutuhan pupuk kita berdasarkan RDKK 24 juta ton, namun kenyataannya pemerintah hanya mampu memberikan subsidi sebesar 9 juta ton. Mau tidak mau kita harus mengurangi jenis pupuk. Kita utamakan yang utama. makro. Makro primer ada di urea dan NPK,” jelas Dedy beberapa waktu lalu dikutip dari CNN Indonesia.

Kebijakan pupuk bersubsidi hanya untuk jenis Urea dan NPK tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi di Bidang Pertanian. Mentan juga mengatur komoditas yang mendapat pupuk bersubsidi, dari sebelumnya 70 komoditas pertanian, kini tinggal sembilan komoditas. Kesembilan komoditas pertanian itu meliputi beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, kakao, tebu, dan kopi. Komoditas ini dipilih karena merupakan komoditas pokok dan strategis yang berdampak pada laju inflasi.

“Masalah pupuk tidak sedikit berkurang, hanya sesuai kesepakatan kita semua disini dan hasil evaluasi ombudsman, hasil evaluasi lembaga inspeksi, sudah di efektifkan dari 69 jenis komoditi menjadi sembilan jenis.Itu hasil kesepakatan kita dan bukan hanya Kementerian Pertanian, Komisi IV ada panitianya,” jelas Mentan Syahrul Yasin Limpo.

Alokasi Pupuk Yang Terbatas

Selain alokasi pupuk yang terbatas, Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia Gusrizal menjelaskan, permasalahan petani yang tidak bisa mendapatkan pupuk bersubsidi juga terjadi karena masih banyak yang belum terdaftar di e-RDKK. Jika tidak terdaftar, mereka tidak bisa menebus pupuk bersubsidi.

“Jumlah petani yang terdaftar di e-RDKK adalah 17 juta. Sekitar 7 juta petani belum terdaftar. Petani mayoritas adalah penggarap/penggarap tanah, sehingga sering berpindah-pindah orang. Sedangkan penggantinya tidak termasuk dalam e-RDKK,” kata Gusrizal.

Untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, petani wajib memiliki kartu tani. Kartu tani ini selain sebagai data petani yang berhak atas pupuk bersubsidi, juga digunakan untuk pembayaran pupuk bersubsidi menggunakan mesin electronic data capture (EDC) dari bank mitra pemerintah. Dengan demikian, jika petani tidak memiliki kartu tani atau kartu taninya tidak aktif atau diblokir, mereka tidak dapat menebus pupuk bersubsidi.

Selain itu, jika mesin EDC rusak, gangguan sinyal, atau kios belum memiliki EDC, pembayaran dapat menggunakan formulir manual. Ia menegaskan Pupuk Indonesia selalu menjaga ketersediaan stok sesuai aturan pemerintah, yaitu tersedia untuk kebutuhan alokasi 2 minggu ke depan, dan 3 minggu ke depan saat musim tanam. Per 11 November 2022, total stok pupuk bersubsidi mencapai 714.092 ton dengan kebutuhan stok minimal 449.932 ton. Artinya, stok pupuk bersubsidi saat ini 159% lebih banyak dari ketentuan stok minimal yang diatur pemerintah.

Referensi : https://finance.detik.com/industri/d-6416618/bukan-langka-ini-yang-bikin-petani-nggak-dapat-pupuk-subsidi